Gambar karikatur hanya pelengkap brita saja
Radar Jabar _ Majalengka,
Insiden dugaan intimidasi terhadap seorang wartawan di lingkungan DPRD Kabupaten Majalengka kini memasuki babak yang lebih serius. Asosiasi Wartawan Internasional (AWI) DPC Kabupaten Majalengka mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak terkait untuk turun tangan menyelidiki peristiwa yang dinilai telah mencederai marwah kebebasan pers serta prinsip keterbukaan informasi publik.
Peristiwa yang terjadi pada Rabu malam (17/6/2026) itu bermula ketika seorang wartawan Media Ruzka Indonesia, Eko, meminta izin mengisi daya telepon genggam di Pos Security DPRD Majalengka. Namun, situasi yang semestinya sederhana justru berubah menjadi ketegangan setelah muncul dugaan perlakuan tidak profesional dari oknum petugas keamanan.
Wartawan tersebut mengaku mendapat respons bernada tinggi, sikap yang terkesan arogan, hingga dugaan intimidasi yang nyaris memicu bentrokan fisik. Bahkan, terdapat dugaan ucapan yang dianggap merendahkan profesi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.
Dewan Pembina AWI DPC Majalengka, Herman Budiantoro, menilai insiden ini tidak boleh berhenti hanya pada klarifikasi internal semata.
"Jika benar terjadi intimidasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, maka persoalan ini bukan lagi sekadar masalah etika pelayanan. Ini menyangkut penghormatan terhadap kebebasan pers yang dilindungi undang-undang. APH perlu hadir untuk memastikan seluruh fakta terungkap secara terang dan objektif," tegas Herman.
Menurutnya, DPRD sebagai rumah rakyat seharusnya menjadi ruang yang ramah terhadap kontrol sosial dan aktivitas jurnalistik, bukan malah menimbulkan kesan adanya sikap antipati terhadap insan pers.
AWI juga menyoroti dugaan lemahnya pengawasan terhadap petugas keamanan. Informasi yang berkembang menyebutkan oknum security diduga sedang bermain telepon genggam saat bertugas sebelum insiden terjadi. Jika terbukti benar, hal tersebut menunjukkan adanya persoalan disiplin yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ketua DPC AWI Kabupaten Majalengka, Abdullah, mempertanyakan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga keamanan yang bertugas di lingkungan lembaga publik.
"Publik berhak mengetahui apakah petugas tersebut memiliki kompetensi, sertifikasi, dan pemahaman yang memadai terkait pelayanan publik serta interaksi dengan masyarakat maupun wartawan. Jangan sampai anggaran negara digunakan untuk membiayai personel yang justru menciptakan ketidaknyamanan dan konflik," ujarnya.
AWI mendesak dilakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan peristiwa tersebut, termasuk memeriksa rekaman CCTV, meminta keterangan seluruh pihak yang berada di lokasi, serta mengevaluasi legalitas dan kompetensi petugas keamanan yang terlibat.
Lebih jauh, AWI meminta APH tidak menutup mata apabila ditemukan unsur-unsur dugaan pelanggaran hukum, intimidasi, atau tindakan yang berpotensi menghalangi kerja jurnalistik.
"Rumah rakyat jangan berubah menjadi ruang arogansi. Wartawan hadir untuk menyampaikan informasi kepada publik, bukan untuk diintimidasi. Jika dugaan ini benar, maka harus ada tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Abdullah.
Kini sorotan publik tertuju kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Akankah dilakukan evaluasi serius dan transparan, atau justru persoalan ini akan berakhir tanpa kejelasan?
Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya perilaku seorang oknum security, melainkan kredibilitas lembaga publik dalam menghormati kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijaga bersama.
(Red)